Kebijakan Daerah Untuk Perkebunan Berkelanjutan: Analisis Kewenangan dan Urgensi Pengaturannya di Provinsi Lampung

Abstract

Aktivitas perkebunan di berbagai daerah berperan strategis dalam memperkuat perekonomian, terutama sebagai sumber pendapatan utama masyarakat. Namun, ekspansi perkebunan dalam skala besar sering kali berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti deforestasi, hilangnya biodiversitas, perubahan iklim, serta rusaknya habitat flora dan fauna. Dampak ekologis ini menunjukkan perlunya kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan dalam pembangunan sektor perkebunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam merumuskan kebijakan pembangunan perkebunan berkelanjutan serta mengkaji urgensi pembentukan produk hukum daerah di Provinsi Lampung. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan perkebunan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Urgensi pembentukan produk hukum daerah di Provinsi Lampung didasarkan pada tiga aspek utama. Secara filosofis, pembangunan perkebunan berkelanjutan selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi dalam menjaga kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Dari aspek sosiologis, perkebunan besar sering menimbulkan permasalahan sosial dan lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air, dan konflik lahan. Sementara itu, dari aspek yuridis, meskipun terdapat regulasi terkait pengelolaan lahan dan lingkungan, belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur pembangunan perkebunan berkelanjutan, sehingga terjadi kekosongan hukum (rechtvacuum) yang perlu diatasi. Kata Kunci : Kebijakan Daerah; Perkebunan Berkelanjutan;  Pemerintah Daerah