PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MASYARAKAT KOMUNAL DI INDONESIA
Abstract
The Communal Intellectual Property of Indonesia is susceptible to recognition, theft, and piracy of other countries because Indonesia is still not a sovereign guarding culture. Regulations of Unesco, sui generis system from Convention on Biological Diversity (CBD) and regulation of Malaysia year 2005 AKTA 645 about national heritage it is tangible proof that cultures must have a specific binding arrangement to protect for it. This research purpose to know the setting of intellectual property rights in comunal societies Indonesia by normative legal research methods. The findings that there is weaknesses in protecting communal societies set on a few rules that is copyrigts law, patent law, and merk law so that gives rise to ambience. The legal protection of communal rights against intellectual property requires a special law containing definitions and ling space and the existance of a special agency that regulates its application mechanisms.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Asri, Dyah Permata Budi, ‘PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA’, JIPRO: Journal of Intellectual Property; JIPRO, Vol. 1 No.1 2018, 2018
Atsar, Abdul, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA’, LAW REFORM, 13.2 (2017), 284
Bustani, Simona, ‘PERLINDUNGAN HAK KOMUNAL MASYARAKAT ADAT DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL TRADISIONAL DI ERA GLOBALISASI : KENYATAAN DAN HARAPAN’, JURNAL HUKUM PRIORIS, 6.3 (2018)
‘DJKI: Belum Memiliki Kedaulatan Kekaayaan Intelektual Komunal, Kebudayaan Indonesia Rawan Dicuri’, Www.dgip.go.id [accessed 14 July 2020]
Effida, Dara Quthni, ‘TINJAUAN YURIDIS INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NON-INDIVIDUAL (KOMUNAL)’, Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan, 3.2 (2019)
Effida, Dara Quthni, Etty Susilowati, and Kholis Roisah, ‘UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP SALAK SIDIMPUAN SEBAGAI KEKAYAAN ALAM TAPANULI SELATAN’, LAW REFORM, 11.2 (2015), 188
Elvita, Lola, ‘ASPEK YURIDIS HAPUSNYA HAK INDIKASI GEOGRAFIS DAN INDIKASI ASAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG MEREK (studi Perkebunan Lada)’, Notarius; Vol 8, No 2 (2015): NotariusDO - 10.14710/nts.v8i2.10264
Fathoni, Fathoni, ‘Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal’, JURNAL CITA HUKUM, 2.2 (2014)
Febriharini, Mahmuda Pancawisma, ‘Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber’, Serat Acitya, 5.1 (2016)
HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan, ‘Kekayaan Intelektual’, Www.dgip.go.id [accessed 18 April 2020]
‘Indikasi Geografis’, Www.dgip.go.id [accessed 14 July 2020]
‘Informasi Mengenai Sistem Perlindungan Paten Di Indonesia’, Hki.co.id [accessed 28 April 2020]
Jannah, Maya, ‘PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA’, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Advokasi, 2018, 55–72
Karim, Asma, and Dayanto Dayanto, ‘PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGEMBANGAN POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS MINYAK KAYU PUTIH PULAU BURU’, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional; Vol 5, No 3 (2016): December 2016, 2016
Mahila, Syarifa, ‘Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Seni Batik Jambi Di Kota Jambi’, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 18.3 (2018), 565
Martini, Dwi, Hayyanul Haq, and Budi Sutrisno, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN OBAT-OBATAN TRADISIONAL DALAM REZIM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) INDONESIA (Studi Pada Masyarakat Tradisional Sasak)’, Jurnal Hukum Dan Peradilan, 6.1 (2017), 67
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016)
Masrur, Devica Rully, ‘UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN’, Jurnal Jurisprudence, 8.2 (2019), 53–67
‘Merk’, Dik.ipb.ac.id [accessed 28 April 2020]
Nugroho, Sigit, ‘PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM UPAYA PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI ERA PASAR BEBAS ASEAN’, Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 24.2 (2017), 164–78
‘Organisasi Pendidikan, Keilmuan, Dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa’, Id.wikipedia.org [accessed 8 July 2020]
‘Pengenalan DTLST’, Http://dgip.go.id [accessed 19 July 2020]
‘Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan’
‘PVT’, Http://dik.ipb.ac.id [accessed 19 July 2020]
Roisah, Kholis, ‘KEBIJAKAN HUKUM “TRANFERABILITY” TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA’, LAW REFORM, 11.2 (2015), 241
———, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa (Malang: Setara Press, 2015)
Septarina, Muthia, ‘PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM KONSEP HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL’, Al’Adl: Jurnal Hukum, 8.2 (2016)
Sofyarto, Karlina, ‘Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi’, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20.1 (2018), 149–62
Sudaryat, Sudaryat, ‘PERLINDUNGAN HUKUM SUMBER DAYA GENETIK INDONESIA DAN OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI’, Bina Hukum Lingkungan, 4.2 (2020), 236
Sudaryat, Sudjana, and Rika Ratna Permata, Hukum Kekayaan Intelektual Cakupan Dan Prinsip Dasar (Bandung: Global Sinergi Indonesia, 2019)
Tavinayati, Tavinayati, Mohammad Effendy, Zakiyah Zakiyah, and Muhammad Taufik Hidayat, ‘PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDIKASI GEOGRAFIS HASIL PERTANIAN LAHAN BASAH SEBAGAI PRODUK KHAS PROPINSI KALIMANTAN SELATAN’, Badamai Law Journal, 1.1 (2016), 80
‘Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang’, 2000
Yessiningrum, Winda Risna, ‘PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL’, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 3.1 (2015)
Yusron, Pandi, ‘INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI HAK MILIK KOMUNAL BESERTA PERLINDUNGANNYA: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM’ (IAIN Purwokerto, 2019)
Yuswanto, Slamet, ‘ANALISIS PENGEMBANGAN USAHA BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL’, Lingkar Widyaiswara, 4.4 (2017), 8–24
Zae, ‘Fatwa MUI: Semua Bentuk Pelanggaran HKI Hukumnya Haram’, Www.hukumonline.com, 2005 [accessed 21 April 2020]
DOI: http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Repertorium: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan ISSN: 2086-809x | e-ISSN: 2655-8610 is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
