Problematika Ambang Batas Suara (Threshold) dalam Pemilihan Umum di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.28946/sc.v26i2.540Keywords:
ambang batas suara, pemilihan umum, IndonesiaAbstract
Problematika ambang batas suara dalam pemilihan umum menjadi persoalan tersendiri di Indonesia yang tiada habisnya menjadi bahan perdebatan yang alot. Dimulai dari persoalan electoral threshold, parliamentary threshold, hingga presidential threshold. Problematika ambang batas suara tersebut terpusat pada prosentase ketentuan ambang batas suara (threshold). Satu kali pemilu (tahun 2004) menggunakan ketentuan electoral threshold, parliamentary threshold yang mulai berlaku sejak 2009 hingga pemilu serentak tahun 2019, dan presidential threshold yang sudah berlaku sejak pemilu tahun 2004 hingga pemilu serentak tahun 2019. Ketentuan ini tertuang dalam undang-undang pemilu anggota legislatif maupun pemilu eksekutuf. Dalam undang-undang tersebut ketentuan ambang batas suara (threshold) selalu berubah-ubah karena tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap penyederhanaan partai politik di Indonesia. Banyaknya partai politik yang berkembang merupakan persoalan dalam sistem pemerintahan presidensial yang dipilih oleh Indonesia. Upaya penyederhanaan partai politik tersebut dilakukan dengan memberlakukan ketentuan electoral threshold, parliamentary threshold, dan presidential thresholdReferences
DAFTAR PUSTAKA
BUKU-BUKU
Azed, Abdul Bari, Makmur Amir. 2013, Pemilu dan Partai Politik di Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Isra, Saldi, Khairul Fahmi, 2019, Pemilihan Umum Demokratis ; Prinsip-Prinsip Depok: Dalam Konstitusi Indonesia, RajaGrafindo Persada.
Saldi Isra, 2017, Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat, Jakarta: Themis Publishing.
Agun Gunanjar Sudarsana, 2019, Pemilu Damai, Berintegritas, dan Menyejahterakan, Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka.
Miftah Toha, 2014, Birokrasi Politk dan Pemilihan Umum di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Huda, Ni’matul, Imam Nasef, 2017, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Agus Riwanto, 2016, Hukum Partai Politik dan Hukum pemilu di Indonesia; Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif, Yogyakarta: Thafa Media.
UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Serentak
JURNAL
Ayon Diniyanto, “Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019â€, Indonesian State Law Review, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2018, h. 30.
INTERNET
Source: www.kpu.go.id., diunduh 12 Oktober 2019.
“Parliamentary Threshold : Hantu Bagi Partai Baruâ€, Source: http://fh.unpad.ac.id/parliamentary-threshold-hantu-bagi-partai-baru, diunduh 15 Oktober 2019.
“Parliamentary Thresholddan Parpol Baru Peserta Pemiluâ€, https://m.detik.com/news/kolom/d-3977292/parliamentary-threshold-dan-parpol-baru-peserta-pemilu, diunduh 15 Oktober 2019.
“Salah Kaprah Presidential Thresholdâ€, http://lipi.go.id/berita/single/SALAH-KAPRAH-PRESIDENTIAL-THRESHOLD/7896, diunduh 10 Oktober 2019.
