KONSEP HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH DIVAKSIN COVID 19 ATAU TIDAK SESUAI UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Zainul Akim

Abstract


Pemerintah Indonesia menjadikan virus Corona menjadi bencana nasional non alam. Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah beserta jajarannya saling bahu membahu membuat beberapa langkah taktis sebagai upaya pencegahan penyebaran Virus Corona Covid-19 di masyarakat. Dari level menteri sampai kepala daerah Provinsi, Kabupaten bahkan Pemkot. Hak atas kesehatan yang sebelumnya dipandang hanya sekedar urusan pribadi terkait dengan nasib atau karunia Tuhan, kini telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat besar menjadi suatu hak hukum (legal rights) yang tentunya dijamin oleh negara. Di tengah pandemi Covid-19 yang telah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah harus sigap mengeluarkan berbagai kebijakan strategis agar dapat menjalankan kewajibannya untuk senantiasa menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat. Termasuk didalamnya adalah hak untuk menerima atau menolak vaksinasi virus corona. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Beberapa waktu yang lalu muncul statement yang dikeluarkan oleh pejabat negara terkait pidana bagi masyarakat penolak vaksin. Diharapkan melalui tulisan penelitian ini dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat dan stakeholder di pemerintah


Keywords


Vaksin Covid, Hak dan Kewajiban, Warga Negara, UUD 1945

Full Text:

PDF

References


Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Program Magister Hukum Pascasarjana UNDIP, Semarang, 2007

Jan Remmelink, Hukum Pidana – Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Rajawali Pers, Jakarta, 2008

Muhammad Zainul Arifin SH. MH Irsan, SH. M.Hum. 2019. “KORUPSI PERIZINAN DALAM PERJALANAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA.” 5(2): 887–96. http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/138/pdf.

Muhammad Zainul Arifin. 2019. “Konsep Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi.” Researchgate 1(1): 1–5. https://www.researchgate.net/publication/332550338_KONSEP_DASAR_OTONOMI_DAERAH_DI_INDONESIA_PASCA_REFORMASI.

Muhammad Zainul Arifin, Firman Muntaqo. 2018. “Penerapan Prinsip Detournement De Pouvoir Terhadap Tindakan Pejabat BUMN Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.” NURANI, VOL. 18, NO. 2, DESEMBER 2018 18(2): 177–94. http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/2741/2070.

Suhariyono AR, Pembaruan Pidana Denda di Indonesia, Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012

Sudarto, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, Makalah dalam Seminar Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, BPHN, Binacipta, 1980

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana, cetakan ke-11, 2011

Yunial Laily Mutiari, M Zainul Arifin, Irsan, and Muhammad Syahri Ramadhan. 2018. “PERAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DALAM MEMFASILITASI KEGIATAN INVESTASI ASING LANGSUNG TERHADAP PERUSAHAAN DI INDONESIA.” Nurani 18(2): 215–25.

Jurnal / Hasil Penelitian

Nailul Mona, Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia), Jurnal Sosial Humaniora Terapan

Eva Achjani Zulfa, Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia, Lex Jurnalica, Vol. 3 /No. 1 / April 2005

Siti Nurhalimah, Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 6 (2020)

Nur Rohim Yunus, Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB, ‘Adalah: Buletin Hukum & Keadilan, Volume 4 Nomor 1 (2020)

Rif ’atul Hidayat, Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal, SYARIAH Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 16, Nomor 2, Desember, Tahun 2016

Kartono, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Pidana Denda Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Pandemi Coronavirus Disease (Covid)-19, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7 No. 8 Tahun 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan

Internet

Addi M Idho, Efikasi Vaksin Sinovac di Hasil Uji Klinis & Daftar Negara Pengguna, dikutip dari https://tirto.id/efikasi-vaksin-sinovac-di-hasil-uji-klinis-daftar-negara-pengguna-f86x pada tanggal 9 Februari 2021

CNN Indonesia. New Normal, Kapolri Cabut Maklumat soal Larangan Kerumunan. diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200626143454-12-517866/new-normal-kapolri-cabut-maklumat-soal-larangan-kerumunan pada 10 September 2020

CNN Indonesia, “Membedah Kebijakan Lockdown di Negara Lain Hadapi Corona”, diakses melalui https://www.cnnindonesia.om/internasional/20200318143711-134-484541/membedah-kebijakan-lockdown-di-negara-lain-hadapi-corona/2 pada tanggal 11 Februari 2021

Dipna Videlia Putsanra. Apa itu Social Distancing dan Karantina Diri untuk Cegah Corona. diakses melalui https://tirto.id/apa-itu-social-distancing-dan-karantina-diri-untuk-cegah-corona-eFr9 pada 8 September 2020.

Dian Erika Nugraheny. Maklumat Penanganan COVID-19, Polri akan lakukan Pembubaran jika Masyarakat tetap Berkumpul. diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2020/04/04/21251191/maklumat-penanganan-covid-19-polri-akan-lakukan-pembubaran-jika-masyarakat pada 10 September 2020.

Saiful Anam. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dalam penelitian hukum. diakses melalui https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/ pada 21 September 2020

Salsabiila Tiara Aulia, http://fh.unpad.ac.id/diskursus-penanganan-covid-19-oleh-pemerintah-pusat-dan-daerah-efektifkah-kebijakan-pembatasan-sosial-berskala-besar-psbb-diterapkan diakses pada tanggal 11 Februari 2021

Tsarina Maharani. Jubir Pemerintah: Penerapan Physical Distancing melalui Kebijakan PSBB. diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2020/04/10/18195851/jubir-pemerintah-penerapan-physical-distancing-diperkuat-melalui-kebijakan pada 10 September 2020




DOI: http://dx.doi.org/10.28946/sc.v28i2.1274

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
Jurnal Simbur Cahaya (SC)  ISSN: 1410-0614 | e-ISSN: 2684-9941  is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

Simbur Cahaya telah terindeks pada:

 

 

 

Simbur Cahaya Member of:
  
 
 
Plagiarism Detection by: