Peran Stakeholders Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tsunami Selat Sunda di Provinsi Lampung Tahun 2018

Abstract

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah provinsi di Indonesia yang rawan terkena bencana gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor. Letak provinsi lampung yang berbatasan dengan Selat Sunda di sebelah Selatan, Laut Jawa di sebelah Timur, dan Samudra Indonesia di sebelah Barat menjadikan daerah provinsi ini dapat terkena dampak bencana alam tsunami maupun gelombang air pasang. Tipe topografi Provinsi Lampung yang berbukit sampai bergunung sampai bergelombang juga menjadi salah satu faktor provinsi ini menjadi rawan bencana. Dalam bencana tsunami Selat Sunda pada akhir tahun 2018 yang lalu beberapa daerah di Provinsi Lampung yang berada di pesisir Selat Sunda juga tekena dampak yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan. Dampak tsunami terbesar dialami desa-desa yang berada di pesisir Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan. Keterbatasan alat, kurangnya keseriusan pemerintah dalam mitigasi bencana, serta informasi yang kurang menjadi faktor-faktor yang dapat menghambat penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara yuridis, penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang  Penanggulangan Bencana. Di dalam Pasal 33 UU Nomor 24 Tahun 2007 dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap pra-bencana; saat tanggap darurat, dan; tahap pasca bencana. Dengan metode yuridis empiris, penelitian ini mengkaji penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam bencana Tsunami Selat Sunda tahun 2018 di Provinsi Lampung. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menemukan akar permasalahan sehingga menghasilkan sebuah solusi untuk perbaikan kebijakan penyelenggaraan penangulangan bencana di Indonesia.