IMPLIKASI HUKUM PERUBAHAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DISEKTOR PERTAMBANGAN

Tabrani Diansyah, Mada Apriandi Zuhir, Iza Rumesten

Abstract


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik". Selain itu dinyatakan pula bahwa “pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya” sebagaimana dicantumkan pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan. Rumusan masalah yang diangkat adalah:  bagaimana implikasi hukum dan kendala yang muncul atas berlakunya Undang-Undang tersebut, serta bagaimana konsep pengaturan hukum dimasa yang akan datang terkait dengan pengelolaan pertambangan tersebut di Kabupaten Lahat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sejarah, melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diolah dengan mengidentifikasi, membandingkan, dan menghubungkan kemudian dianalisi secara kualitatif serta ditarik kesimpulan dengan penalaran deduktif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 berimplikasi kepada kekosongan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat yang memunculkan kendala dengan tidak adanya dasar kewenangan pengelolaan pertambangan tersebut. Konsep pengaturan hukum dimasa yang akan datang terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat ialah seharusnya kewenangan pengelolaannya berada pada Pemrintah Daerah Kabupaten Lahat yang disusun dan dijalankan atas dasar otonomi seluas-luasnya serta keragaman daerah

Keywords


Batubara; Implikasi; Kewenangan; Mineral; Pertambangan

Full Text:

PDF

References


Buku

Habib Adjie. 2008. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU. No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung: Rafika Aditama.

Tan Thong Kie. Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris. 2007. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Zainudin Ali. 2013. Metode Penelitian Hukum. jakarta; Sinar Grafika.

Jurnal

Deva Apriza. 2018. Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotaritan. Vol. 7 No.1 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Nisaul Hasanah, Azmi Fendri, Neneng Oktarina. 2018. “Pengawasan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang Terhadap Pelaku Pelanggran Kode Etik”. JURNAL CINTA HUKUM (INDONESIA LAW JURNAL). Vol. 6 No. 2.

Nurhidayatuloh, N., & Febrian, F. (2019). ASEAN and European Human Rights Mechanisms, What Should be Improved?. Padjadjaran Journal of Law, 6(1), 151-167.

Siska Harun Buko. 2017. “Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014”. LEX PRIVATUM Vol. V,No. 1,Jan-Feb2017.

Umar Ma’ruf, Dony. 2015. “Wijaya Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus Di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)”. JURNAL PEMBAHARUAN HUKUM Volume II No.3 September - Desember 2015 Dosen Fakultas Hukum Unissula.

Yuanitasari, Deviana. 2017. The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers. SRIWIJAYA LAW REVIEW. Vol. 1 Issue 2, July (2017).

Peraturan Perundanga-undangan

Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 36 UUJN.

Lainya

Felly Faradina. 2011.” Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak Dari Penetapan Tarif Jasa Notaris Dibawah Standar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris”. Tesis, tidak diterbitkan. Jakarta: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Habib Adjie. 2007. Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Pieter Latumeten. 2010. Kriminalisasi Akta Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris. Batam: Malakah Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan Ikatan Notaris Indonesia




DOI: http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v8i1.309

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan ISSN: 2086-809X E-ISSN: 2655-8610 is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan has been indexed by:

   

Terindeks SINTA 5

  

Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Member of:
  
 
 
Plagiarism Detection by: