IMPLIKASI HUKUM PERUBAHAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DISEKTOR PERTAMBANGAN
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Habib Adjie. 2008. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU. No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung: Rafika Aditama.
Tan Thong Kie. Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris. 2007. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
Zainudin Ali. 2013. Metode Penelitian Hukum. jakarta; Sinar Grafika.
Jurnal
Deva Apriza. 2018. Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotaritan. Vol. 7 No.1 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
Nisaul Hasanah, Azmi Fendri, Neneng Oktarina. 2018. “Pengawasan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang Terhadap Pelaku Pelanggran Kode Etik”. JURNAL CINTA HUKUM (INDONESIA LAW JURNAL). Vol. 6 No. 2.
Nurhidayatuloh, N., & Febrian, F. (2019). ASEAN and European Human Rights Mechanisms, What Should be Improved?. Padjadjaran Journal of Law, 6(1), 151-167.
Siska Harun Buko. 2017. “Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014”. LEX PRIVATUM Vol. V,No. 1,Jan-Feb2017.
Umar Ma’ruf, Dony. 2015. “Wijaya Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus Di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)”. JURNAL PEMBAHARUAN HUKUM Volume II No.3 September - Desember 2015 Dosen Fakultas Hukum Unissula.
Yuanitasari, Deviana. 2017. The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers. SRIWIJAYA LAW REVIEW. Vol. 1 Issue 2, July (2017).
Peraturan Perundanga-undangan
Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 36 UUJN.
Lainya
Felly Faradina. 2011.” Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak Dari Penetapan Tarif Jasa Notaris Dibawah Standar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris”. Tesis, tidak diterbitkan. Jakarta: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Habib Adjie. 2007. Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.
Pieter Latumeten. 2010. Kriminalisasi Akta Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris. Batam: Malakah Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan Ikatan Notaris Indonesia
DOI: http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v8i1.309
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Repertorium: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan ISSN: 2086-809x | e-ISSN: 2655-8610 is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.