STATUS HUKUM HARTA BERSAMA AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN

Ricky Dwiyandi; Annalisa Yahanan

doi:10.28946/rpt.v6i2.306

STATUS HUKUM HARTA BERSAMA AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN

Ricky Dwiyandi, Annalisa Yahanan

Abstract

Tulisan ini mengkaji permasalahan/isu hukum mengenai status hukum harta bersama dan pembagian harta bersama kemudian peran notaris terhadap pembagian harta bersama karena perceraian. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian secara normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel. Bahan hukum tersier yaitu kamus dan internet.Penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh adalah adanya perbedaan atau tidak sejalan putusan hakim Nomor 618/Pdt.G/2012/ PA.BKT dengan pasal 97 Kompilasi hukum Islam mengenai pembagian harta bersama yang seharusnya dibagi separuh bagian duda dan separuh lagi bagian janda, tapi dalam putusan hakim pembagiannya menjadi 1/3 bagian duda dan 2/3 bagian janda. Kemudian peran notaris yaitu membuat akta kesepakatan dan pembagian harta bersama berdasarkan putusan.

Keywords

Harta Bersama; Notaris; Perkawinan; Perceraian

Full Text:

PDF

References

Buku

Ali, Achmad, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.

Arif, Saefudin. 2011. Notariat Syariah Dalam Praktik jilid ke 1 hukum keluarga Islam. Jakarta :Darujanah Publishing.

Ashshofa, Burhan, 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Amruzi, Fahmi al, 2014 Hukum harta kekayaan Perkawinan, yogyakarta Aswaja pressindo.

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, Lembaga kenotariatan Indonesia perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta .UII Press.

Darmabrata, Wahyono dan Surini hlan Sjarif. 2002, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Jakarta : Rizkita.

Departemen Agama RI, 2001. Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,

E. Utrecht. 1963. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Jakarta : Penerbitan dan Balai Buku. Ichtisar.

Gandasubrata

H.R. Purwanto, 2008, Renungan Hukum, IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, Jakarta.

HR, H.A. Damanhuri, 2012, Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Cet II Bandung : Mandar Maju.

Hadi, Koesbiono Sarman, , 2008, Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang, Makalah pada Seminar Nasional “Profesi Notaris Menjelang Tahun 2008”, 15 Juni 2008, Yogyakarta.

Judiasih , Sonny Dewi, 2015, Harta Benda Perkawinan, Bandung, Refika Aditama,

Kie, Tan Tong, 2010, Study Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris- Buku

I. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Liliana Tedjosaputro, 2007, Etika Profesi Notaris Dalam Penengakan Hukum Pidana, BIGRAF Publishing, Yogyakarta.

Meliala, Djaja S, 2007 Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum keluarga, cet 2 Jakarta : Nuansa Aulia.

Moleong, Lexi J, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya.

Nugraheni, Ilhami, & Harahap, Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 2, Juni 2010.

Notodisoerjo, Soegondo, 2009, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan). PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nurhidayatuloh, N., & Marlina, L. (2011). Perkawinan di Bawah Umur Perspektif HAM-Studi Kasus di Desa Bulungihit, Labuhan Batu, Sumatra Utara. Al-Mawarid Journal of Islamic Law, 11(2).

Purwaka, Tommy Hendra,. 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Atmajaya,

Prodjodikoro, Wirjono, 1991 .Hukum Perkawinan Di Indonesia, Cet.

Kesembilan, (Sumur Bandung).

Rato, Dominikus, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Setiawan, Ketut Oka. 2016. Hukum perorang dan kebendaan. Jakarta : Sinar Grafika.

Soejono dan Mamudji, Sri,. 2001, Peneltian Hukum normatif, Jakarta : Rajawali Pers.

Sunggono, Bambang, 2011, Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta Rajawali Press.

Jurnal

Arjiati, Tatik, 2017. “Peran Notaris/PPAT dalam Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Terhadap Pembagian Waris yang Berbeda Agama Atas Tanah Dan Bangunan”. Jurnal Akta Vol. 4. No. 1.

Sajadi, Ibnu, 2015. “Tanggung jawab notaris terhadap keabsahan akta autentik yang dibuatnya atas penghadap yang tidak dapat membaca dan menulis”. Jurnal Repertorium, Nomor 2 Volume II.

Nurhidayatuloh, N. Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Ketetanegaraan RI. Jurnal Konstitusi, 9(1).

Yusuf, Radi, 2014. “Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan”. Jurnal Pembaharuan Hukum , Volume 1.Nomor.1

Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam

Sembiring, Rosnidar, 2016, Hukum Keluarga Harta-Harta dalam Perkawinan, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Yuanitasari. Deviana 2017. ”The Role Of Public Notary In providing Legal Protection On Standard Contract For Indonesian Consumers”. Sriwijaya Law Review Vol.1. Issue 2.

DOI: http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v6i2.306