PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF DI CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG

Jose Rizal

Abstract


Termination of prosecutions based on restorative justice is a policy established by the Prosecutor's Office as outlined in Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 which supports modern punishment by prioritizing peace and restoration of the original situation. As for the problems taken, what are the obstacles that arise in the application of the principle of restorative justice to the criminal act of persecution in the Parigi Moutong State Prosecutor's Branch and how to apply the principle of restorative justice to the criminal act of persecution in the Parigi Moutong State Prosecutor's Branch in the future The type of research used is Normative-Empirical Research The legal materials in this study consist of primary legal materials,  Secondary and Tertiary. From the results of this study, the resolution of cases of criminal acts of persecution can be carried out through Restorative Justice, but it must meet the requirements that have been regulated in the Prosecutor's Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, while the obstacles that arise in the application of restorative justice are divided into 2 (two), namely internal barriers and external obstacles, and it is expected that in the future there will be regulations in the future.  firmly regulating and accommodating the Implementation of Restorative Justice.


Full Text:

PDF

References


Andi Hamzah. 2014. Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.

Bachtiar. 2018. Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: UNPAM Press.

CSA Teddy Lesmana. 2019. “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia 1(1).

Daniel Octavianus Sinaga dan Alpi Sahari. 2022. “Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang,” Jurnal Doktrin Review 1(1).

Dedy Chandra Sihombing. 2022. “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakanhukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif,” Jurnal Konsep Ilmu Hukum 2(1).

Dian Alan Setiawan. 2017. “Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 13(26).

Eko Syaputra. 2021. “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang”, Lex lata 3(3).

Hafrida dan Helmi. 2020. “Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak,” Bina Mulia Hukum 5(1).

Hiro R. R. Tompodung. 2021. “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”, Lex Crimen 10(4).

M.Ali Zaidan. 2015. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Rian Destami dan Nashriana. 2013. “Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Kaitannya Dengan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim,” Lex Lata 3(1).

Tendy Septiyo. 2020. “Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana,” Jurnal Yuridis 7(2).




DOI: http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v6i2.3211

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Lisensi Creative Commons
Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (LexL), P-ISSN: 2714-6723 dan e-ISSN: 2657-0343 disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

 

LexLata terindeks oleh:
  
 
 
Plagiarism oleh: