Kewajiban Pembentuk Undang-Undang dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi

Anjas Pangestu

Abstract


Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang haruslah dipatuhi oleh semua pihak, termasuk pembentuk undang-undang. Namun kenyataannya, masih ditemukan pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kewajiban yang melekat pada pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, dan implikasi dari diabaikannya putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mempunyai kewajiban dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang di antaranya sebagai bentuk perwujudan supremasi konstitusi, syarat keberlakuan yuridis suatu undang-undang yang harus berdasarkan konstitusi, dan fungsi sosiologis yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun diabaikannya putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang dapat berimplikasi kepada penyelenggara negara, warga negara, serta peraturan perundang-undangan.

Full Text:

PDF

References


Adi Sulistiyono dan Isharyanto. 2018. Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik. Depok: Prenadamedia Group.

Bambang Sutiyoso. 2010. “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.” Jurnal Konstitusi. 7(6).

C. F. Strong (ed). 2018. Konstitusi Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi di Dunia. Bandung: Nusa Media.

Dahlan Thaib. 2009. Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional. Yogyakarta: Total Media.

Encik Muhammad Fauzan. 2013. “Fungsi Sosiologis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Memenuhi Hak-Hak Masyarakat.” Masalah-Masalah Hukum. 42 (3).

Fajar Laksono. 2017. “Relasi Antara Mahkamah Konstitusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Selaku Pembentuk Undang-Undang.” PhD diss., Universitas Brawijaya.

H. L. A Hart. 2010. Konsep Hukum. Bandung: Nusa Media.

Hans Kelsen (ed). 2006. Teori Umum tentang Hukum dan Negara. Bandung: Nusa Media.

Irfan Nur Rachman. 2020. Politik Hukum Yudisial: Sumber Pembangunan Hukum Nasional. Depok: Rajawali Pers.

Jimly Asshiddiqie. 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press.

Jimly Asshiddiqie. 2005. Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis. Malang: Setara Press.

Jimly Asshiddiqie. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Jimly Asshiddiqie. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Johannes Suhardjana. 2010. “Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara.” Jurnal Dinamika Hukum. 10 (3).

Jutta Limbach. 2001. “The Concept of the Supremacy of the Constitution.” Modern Law Review. 64 (1).

K. C. Wheare (ed). 2015. Konstitusi-Konstitusi Modern. Bandung: Nusa Media.

Laura Langer. 2002. Judicial Review in State Supreme Courts: A Comparative Study. SUNY Series in American Constitutionalism. Albany: State University of New York Press.

Martin M Shapiro and Alec Stone Sweet. 2002. On Law, Politics, and Judicialization. Oxford: Oxford University Press.

Maruarar Siahaan. 2010. “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang: Studi tentang Checks and Balances di Indonesia.” PhD diss., Universitas Diponegoro.

Meuwissen (ed). 2009. Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum. Bandung: Refika.

Muhammad Reza Winata. 2020. Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang: Rigiditas Tindak Lanjut Dalam Pembentukan Undang-Undang. Depok: Rajawali Pers.

Ni’matul Huda. 2008. “Urgensi Judicial Review dalam Tata Hukum Indonesia.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. 15 (1).

Ni’matul Huda. 2018. Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press.

Qomaruddin. 2009. “Pembentukan Undang-Undang dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Legislasi Indonesia. 6 (4).

Ricca Anggraeni. 2019. “Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal dalam Pembentukan Undang-Undang.” Masalah-Masalah Hukum. 48 (3).

Satjipto Rahardjo. 2010. Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sutiyoso Bambang. 2006. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman Kepada Publik Akan Hak-Hak Konstitusionalnya yang Dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan Melalui Mahkamah Konstitusi. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tim Penyusun. 2010. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Tri Sulistyowati, Muhammad Imam Nasef, dan Ali Rido. 2020. “Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan.” Jurnal Konstitusi. 17 (4).




DOI: http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v6i2.3124

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Lisensi Creative Commons
Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (LexL), P-ISSN: 2714-6723 dan e-ISSN: 2657-0343 disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

 

LexLata terindeks oleh:
  
 
 
Plagiarism oleh: