KEBIJAKAN PENGUATAN KOORDINASI ANTARA PENYIDIK DENGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENERAPKAN RESTITUSI PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Faisyal Basni

Abstract


The implementation of coordination between Investigators and Public Prosecutors regarding restitution in cases of child victims of sexual violence is hampered by several factors, namely: first, the legal substance factor, which is according to the Government Regulation concerning the Implementation of Restitution for Children Who Are Victims of Crime (PP on Child Restitution) and the Protection Law Witnesses and Victims, Investigators and Public Prosecutors are passive, limited to only accepting applications for restitution; secondly, the legal structure factor, where the passive nature means that investigators and public prosecutors do not have an obligation to notify the victim regarding the right to restitution; and third, community factors, namely the community does not know that victims have the right to restitution. The policy in the future are : first, revise the PP on Child Restitution regarding notification to child victims to obtain the right to restitution by Investigators and Public Prosecutors as an obligation; second, the Investigator's commitment to attaching the request and amount of restitution to the case file, and the authority of the Public Prosecutor to return the case file with instructions for the Investigator to complete it with an attachment to the request and amount of restitution; and third, outreach to the public by law enforcement and related parties regarding the rights of child victims of sexual violence to restitution and procedures for applying for it.

Full Text:

PDF

References


Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana.

Barda Nawawi Arief, 2000, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Benget Hasudungan Simatupang, Clarita William, Sudirman Sitepu, dan Pipi Susanti. 2023. “Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” University of Bengkulu Law Journal 8(1).

Endang Heriyani dan Prihati Yuniarlin. 2015. “Fungsi BHP Sebagai Wali Pengawas Terhadap Anak di Bawah Perwalian Dalam Rangka Perlindungan Anak (Studi Kasus di BHP Semarang),” Media Hukum 22(2).

Maidin Gultom. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Mardjono Reksodiputro. 2020. Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.

Maria Novita Apriyani. 2021. “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” Risalah Hukum 17(1).

M. Novrianto dan Mada Apriandi Zuhir. 2022. “Implementasi Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Putusan Pengadilan,” Lex Lata 4(2).

Nashriana. 2011. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Siti Miyanti Juniar. 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi Dari Perspektif Undang-Undang Tentang Pronografi,” Lex Lata 5(2).

Wagiati Soetodjo. 2008. Hukum Pidana Anak. Bandung: PT. Refika Aditama.




DOI: http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v6i3.3346

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Lisensi Creative Commons
Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (LexL), P-ISSN: 2714-6723 dan e-ISSN: 2657-0343 disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

 

LexLata terindeks oleh:
  
 
 
Plagiarism oleh: