KERJASAMA PT PERTAMINA EP DENGAN PT PETRO MUBA DALAM PENGUSAHAAN SUMUR TUA MINYAK BUMI DI LAPANGAN BABAT DAN KUKUI DESA SUNGAI ANGIT
Adrian Gunawan, Joni Emirzon, Muhammad Syaifuddin
adrian.gunawan280988@gmail.com
Abstrak
Pengusahaan sumur tua minyak memiliki potensi strategis dan ekonomis. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1 Tahun 2008 diterbitkan dalam rangka mengoptimalkan produksi minyak bumi dalam suatu wilayah kerja yang di dalamnya terdapat sumur tua dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi sumur tua, dengan cara mengikutsertakan partisipasi masyarakat sekitarnya. PT Pertamina EP (BUMN) bekerjasama dengan PT Petro Muba (BUMD) untuk memproduksi minyak bumi pada 565 sumur tua di Lapangan Babat dan Kukui Desa Sungai Angit. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan mengevaluasi penerapan Permen ESDM No.1 Tahun 2008 dalam kerjasama pengusahaan sumur tua minyak bumi antara PT Pertamina EP dengan PT Petro Muba di Lapangan Babat dan Kukui Desa Sungai Angit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang di dukung dengan data empiris, menggunakan pendekatan pendekatan perundangan, sosiologi. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kerjasama dalam bentuk perjanjian yang dilakukan antara PT. Pertamina EP dan PT Petro Muba telah sesuai Permen ESDM No.1 Tahun 2008. Model perjanjian yang digunakan adalah Imbalan Jasa Produksi. Periode perjanjian kerjasama adalah lima tahun dan dapat diperpanjang kembali selama lima tahun. Kerjasama yang dilakukan sudah terlindungi secara hukum dan memberikan manfaat kepada ekonomi masyarakat dan pembangunan di wilayah pengusahaan sumur tua minyak.

Kata Kunci: Peraturan, Kerjasama,Pengusahaan,Sumur Tua Minyak

A.	Latar Belakang
Minyak dan gas bumi selalu menjadi objek politik lokal, nasional ataupun global dan harus menjadi alat strategis pemersatu bangsa dimana kemakmuran melalui migas harus tercapai sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Minyak bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang memiliki peran penting dalam penyediaan bahan baku industri. Minyak bumi menjadi sumber daya alam strategis terbaru yang memiliki peran penting dalam penyediaan bahan industri. Indonesia adalah salah satu negara yang dianugerahi sumber daya alam yang melimpah di sektor energi dan pertambangan. Selain tambang yang dimanfaatkan sebagai sumber energi primer seperti minyak dan sumber daya alam ini tidak dapat diperbaharui. 
Sektor minyak dan gas bumi sebagai salah satu dari sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi bangsa Indonesia memiliki wewenang dan kewajiban untuk melakukan pengelolaan terhadap minyak dan gas bumi. Hal ini selaras dengan 4 (empat) fungsi yang dimiliki negara yaitu: (1). Negara sebagai penjamin (provider); (2). Negara sebagai pengatur (regulator); (3). Negara sebagai pelaku ekonomi (enterpreneur); (4). Negara sebagai pengawas (umpire). Penerimaan di sektor minyak dan gas bumi sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional dan daerah.
Lahirnya Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua (selanjutnya disingkat Permen ESDM No.1 Tahun 2008), didasari oleh pertimbangan bahwa produksi minyak bumi Indonesia terus menurun dari tahun ketahun, dikarenakan sumur minyak kebanyakan sudah berumur tua dengan peralatan yang sudah rata-rata berumur tua, sehingga hasilnya tidak produktif lagi. Pada bulan April tahun 2008 produksi minyak dan kondensat Indonesia mencapai 973,464 barel per hari. Berdasarkan data ini, maka diterbitkan Permen ESDM No.1 Tahun 2008 dengan maksud agar dapat mengoptimalkan produksi minyak bumi dalam suatu wilayah kerja yang di dalamnya terdapat sumur tua dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi sumur tua, dengan cara mengikutsertakan partisipasi masyarakat sekitarnya.
Sumur tua adalah sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksikan serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja yang terikat kontrak Kerjasama dan tidak diusahakan lagi oleh kontraktor. Memproduksi minyak bumi adalah usaha mengambil, mengangkat dan atau menaikkan Minyak bumi dari sumur tua sampai ke titik penyerahan yang disepakati para pihak. Perjanjian memproduksi minyak bumi adalah perjanjian yang dibuat antara kontraktor dan KUD atau BUMD untuk Memproduksi Minyak Bumi.  Dalam hal kontraktor tidak mengusahakan dan memproduksikan minyak bumi dari sumur tua, kontraktor bisa bekerjasama Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Milik Daerah dapat mengusahakan dan memproduksikan minyak bumi setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Dan pelaksanaannya berdasarkan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor. 
Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin mengeluarkan maklumat kepada seluruh penambang, penyuling dan penjual illegal drilling. Dikeluarkannya maklumat ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik sekaligus untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban kepada masyarakat, sehingga bisa terwujudnya ketertiban serta penegakan hukum, atas kejahatan illegal drilling hingga memutuskan mata rantai distribusi dari hulu ke hilir. Maklumat ini banyak sekali manfaatnya bagi masyarakat kabupaten Musi banyuasin dan umumnya pemerintah daerah, dengan adanya kepastian hukum bagi penambang liar, untuk dapat ikut Kerjasama dengan BUMD, dalam hal pemanfaatan 2000 sumur tua yang di berikan kepada BUMD pada daerah kerja Babat Kukui dan sumur tua yang ada di daerah lain.
PT Perto Muba di Lapangan Babat dan Kukui mengelola 565 sumur tua dengan produksi 574,34 barel per hari.  Sumur tua yang dikelola oleh PT Petro Muba tersebut adalah sumur-sumur tua minyak yang berada diwilayah kerja PT Pertamina EP Lapangan Ramba. Kerjasama pengusahaan sumur tua minyak ini adalah wujud penerapan Permen ESDM No.1 Tahun 2008. Kesesuain pelaksanaan kerjasama pengusahaan sumur tua minyak yang merupakan penerapan dari Permen ESDM No.1 Tahun 2008 menjadi persoalan yang menarik untuk diteliti sehingga pelaksanaan kerjasama pengusahaan sumur tua minyak sesuai dan sejalan dengan peraturan yang berlaku. 
Bagaimana penerapan Permen ESDM No.1 Tahun 2008 dalam kerjasama pengusahaan sumur tua minyak bumi antara PT Pertamina EP dengan PT Petro Muba.
B.	Rumusan Masalah
Bagaimana penerapan Permen ESDM No.1 Tahun 2008 dalam kerjasama pengusahaan sumur tua minyak bumi antara PT Pertamina EP dengan PT Petro Muba di Lapangan Babat dan Kukui Desa Sungai Angit.
C.	Metode Penelitian
Metode  merupakan  jalan  atau  cara  yang  ilmiah  untuk  mengetahui  sesuatu  dengan  menggunakan  cara-cara  yang  sistematis,  dimana  metode  tersebut  menyangkut  cara  kerja  untuk  memahami  objek  yang  menjadi  sasaran  ilmu  yang bersangkutan.  Penelitian hukum  merupakan  usaha  untuk  menganalisa  serta  mengadakan  konstruksi  dengan  menggunakan  metodelogi  yang  berarti  suatu  penelitian  dilakukan  dengan  metode  dan  cara  tertentu,  sistematis  yang  berarti  harus  mengikuti  langkah-langkah  tertentu,  dan  konsisten  yakni  dilakukan  secara  taat  asas.
D.	Pembahasan
Penerapan Permen ESDM No.1 Tahun 2008 dalam Kerjasama Pengusahaan Sumur Tua Minyak Bumi antara PT Pertamina EP dengan PT Petro Muba di Lapangan Babat dan Kukui Desa Sungai Angit
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan wujud kiprah negara dalam bidang bisnis, tenaga kerja dan pendapatan hasil negara. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terbagi menjadi dua (2) bentuk, yaitu Persero dan Perum. Pengertian Persero dapat dilihat berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang BUMN yang menyatakan: “Perusahaan Persero yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”.
Menurut Pasal 11 Undang-Undang BUMN terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan berdasarkan Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan hukum dengan modal berupa kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan negara. 
Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menegaskan bahwa posisi rakyat yang substansial (utama). Hal ini demokrasi ekonomi memperoleh justifikasinya, bahwa: “kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-perorangan. Kesejahteraan ekonomi, yang mengutamakan kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang-perseorang, artinya mengutamakan kebersamaan (mutualisme), bukan berdasar individualisme.
Pengutamaan kepentingan masyarakat ini tidak mengabaikan hak-hak individu secara semena-mena, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambangnya, salah satu bahan tambang yang dapat menambah perekonomian negara adalah  minyak bumi. Pertambangan minyak bumi sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. 
Pemerintah dalam hal pengusahaan kembali minyak bumi pada sumur tua, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri ESDM mengeluarkan kebijakan yang berbentuk Permen ESDM No.1 Tahun 2008. Peraturan Menteri ESDM tersebut dibuat dengan beberapa pertimbangan, antara lain  mengikutsertakan partisipasi masyarakat sekitarnya dalam pengelolaan minyak bumi pada sumur tua, sehingga dapat mengoptimalkan produksi minyak bumi dalam suatu wilayah kerja yang didalamnya terdapat sumur tua dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi sumur tua. 
Tujuan pemerintah membuat dalam Penerapan Permen ESDM No.1 Tahun 2008 terkait pengelolaan sumur minyak tua antara lain:
a.	Meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar sumur tua;
b.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
c.	Menambah produksi minyak bumi nasional; dan
d.	Mendorong partisipasi masyarakat sekitar dalam wadah KUD/BUMD untuk mengusahakan sumur tua.
PT Pertamina (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pertamina sebagai BUMN juga tidak terlepas dari sifat yang melekat pada badan hukum. PT Pertamina (persero) maupun anak perusahannya seperti PT Pertamina EP tunduk sepenuhnya dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Perseroan No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  Meskipun sebagai BUMN, tetapi kedudukan pertamina dalam pengelolaan lapangan migas di Indonesia sejajar kedudukannya dengan kontraktor Kerjasama (KKS) lainnya.
Kontrak adalah perbuatan hukum yang tidak bertimbal balik atau bertimbal balik dalam lapangan hukum harta kekayaan (hukum tentang benda/barang bergerak, atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang bernilai ekonomis, dapat dinilai dengan uang, dapat dialihkan, dan dapat dikuasai dengan hak milik) yang dilakukan oleh satu atau lebih orang atau badan hukum (sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban) dengan mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu atau orang atau badan hukum (juga sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban). Kontrak merupakan sumber hukum terpenting yang menimbulkan perikatan, karena perikatan paling banyak ditimbulkan dalam kontrak. Para pihak dalam membuat suatu perjanjian harus sesuai dengan karakteristik dari perjanjian, yakni harus sesuai dengan dasar-dasar dari suatu perjanjian, yang mana dasar hukumnya adalah pasal 1338 KUHPerdata (asas kebebasan berkontrak) dan pasal 1320 KUHPerdata (syarat sahnya suatu perjanjian). Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak mempunyai
karakteristik sebagai berikut:14
1. Adanya pengaturan Hak dan Kewajiban para pihak;
2. Tidak bertentangan dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku dalam
klausul isi perjanjian tersebut;
3. Adanya objek tertentu yang dapat dilaksanakan prestasinya;
4. Adanya Jangka waktu perjanjian (baik habisnya masa waktu perjanjian atau
telah percapainya kehendak para pihak);
5. Adanya sanksi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi.Berdasarkan Permen ESDM No.1 Tahun 2008 bahwa perjanjian memproduksi minyak bumi pada sumur tua adalah perjanjian yang dibuat antara Kontraktor KKS dengan KUD/BUMD untuk memproduksi minyak bumi. Dalam Permen ESDM No.1 Tahun 2008 Pasal 7 disebutkan bahwa Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi  memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:
a.	Jumlah dan lokasi sumur tua yang diproduksi;
b.	Imbalan jasa memproduksi minyak bum;
c.	Jangka waktu, perpanjangan dan pengakhiran perjanjian;
d.	Alat bantu mekanik atau teknologi yang digunakan;
e.	Tenaga kerja
f.	Mutu dan spesifikasi minyak bumi
g.	Aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup;
h.	Penyelesaian perselisihan.
Perjanjian kerjasama tersebut dilakukan untuk memproduksi minyak di 565 sumur tua yang dikelola oleh PT Petro Muba di Lapangan Babat dan Kukui Desa Sungai Angit Kabupaten Musi Banyuasin. Jangka Waktu perjanjian untuk memproduksikan minyak bumi paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama lima tahun. Model kontrak kerjasama pengusahaan sumur tua minyak Lapangan Babat dan Kukui dapat dilihat pada bagan (Gambar 6).
Kontrak yang digunakan adalah Imbalan Jasa Produksi dan Bagi Hasil. Pada kontrak Imbalan Jasa Produksi, Kontraktor memberikan imbalan jasa produksi (fee) kepada KUD/BUMD sebagai imbalan dalam memproduksikan minyak dengan harga yang disepakati. PT Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina (Persero), bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah yaitu PT Petro Muba menandatangani Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua. Dalam kontrak kerjasama ini PT Petro Muba akan memproduksi minyak bumi dari sumur-sumur tua minyak untuk selanjutnya menyerahkan kepada PT Pertamina EP di titik penyerahan sesuai dengan mutu dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Gambar 1
Pola Kerjsama Pengusahaan Sumur Tua Lapangan Babat dan Kukui

Sumber: PT Pertamina EP Asset 1 Field Ramba	

 Berdasarkan Pasal 11 ayat 2 Permen ESDM No.1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa wajib memberikan imbalan jasa kepada KUD atau BUMD atas seluruh produksi Minyak Bumi dari hasil pelaksanaan memproduksi minyak bumi. PT Pertamina EP memberikan imbalan jasa produksi yang didasarkan atas jumlah aktual minyak bumi yang diserahkan. Imbalan jasa tersebut merupakan pengganti biaya operasi memproduksi minyak bumi dan pengusahaan sumur tua tersebut. Imbalan jasa tersebut merupakan kesepakatan antara PT Pertamina EP dengan BUMD PT Petro Muba yang tertuang di dalam Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua di Lapangan Babat dan Kukui, Desa Sungai Angit dimana perhitungan (formula) imbalan jasa memproduksi minyak bumi pada sumur tua untuk wilayah sumatera selatan adalah:

70% x ICP Ramba x Kurs tengah rata-rata perbulan BI
                                         158.987

 
Dengan catatan:
•	ICP Ramba dan Kurs Tengah rata-rata perbulan Bank Indonesia/BI adalah ICP Ramba dan Kurs Tengah rata-rata bulan sebelumnya.
•	Angka 158.987 merupakan konversi Barrel ke Liter
•	Dengan Maksimum Tarif Imbalan Jasa adalah Rp.4.160,-/liter.
PT. Pertamina EP juga mewajibkan pihak BUMD PT Petro Muba untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan Health Safety and Environment (HSE) yang dituangkan dalam Contractor Safety Management System (CSMS) PT Pertamina EP dalam mengelola sumur tua tersebut. Berdasarkan Permen ESDM No.1 Tahun 2008 PT. Pertamina EP dan PT. Petro Muba Telah sesuai dalam penerapan pelaksanaan melalui perjanjian memproduksi Minyak Bumi pada Sumur tua di Lapangan Babat dan kukui Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Sumatra Selatan dengan kesepakatan yang dituangkan dalam isi perjanjian yang mana ruang lingkup PT. Petro Muba sebagai pengusaha dan memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua yang berlokasi dan jumlah 565 Sumur tua serta hasil produksinya di serahkan pada PT. Pertamina EP.
E.	Penutup
1.	Kesimpulan
a.	Dalam penerapan Permen ESDM No. 1 Tahun 2008 kerjasama yang dilakukan PT Pertamina EP dengan PT. Petro Muba di Lapangan Babat dan Kukui Desa Sungai Angit dalam pengusahaan sumur tua minyak bumi telah sesuai permen serta peraturan pelaksanaan dan peraturan teknis untuk mengoptimalkan produksi Minyak Bumi dalam suatu wilayah kerja serta pembangunan dan ekonomi masyarakat di sekitar tambang.
2.	Saran
a.	Disarankan kepada PT. Pertamina EP dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral agar dibentuknya satgas pengawasan independen yang bersifat preventif dan refresif serta alat bantu penilaian kinerja yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan kepatuhan perjanjian pengusahaan sumur tua dan kinerja operasional KUD/BUMD. Pemenuhan kewajiban Kerjasama dapat berjalan lebih professional dalam hubungan bisnis secara efisien dan efektif sehingga apa yang ditargetkan untuk menambah produksi minyak negara bisa terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA
Buku
Koentjaraningrat, 1997, Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia.

Syaifuddin, Muhammad, 2012, Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan PRaktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Bandung: CV Bandar Maju.

Prabantoro, AM Putut, 2014, Migas: The Untold Story, Jakarta: 
PT Gramedia Pustaka Utama.

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UII-Press.

Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

Jurnal, Tugas Akhir dan Artikel
Rizky Sulaksono, 2008, Tugas Akhir: Pengembangan Kontrak Kerja Sama Pengelolaan Sumur Tua di Indonesia, Institut Teknologi Bandung

Iza Rumesten R.S., Febrian, Helmanida, Agus Ngadino, 2018, Community Participation Arrangements to Prevent Illegal Drilling, Hasanuddin Law Review, Volume 4 Issue 3.

Indah Dwi Qurbani, 2014, Prinsip Hukum Perimbangan Dan Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi, e-jurnal.unair.ac.id
Dwi N, 2019, Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/ Joint Operation, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex Lata,Universitas Sriwijaya.

PT Pertamina EP, 2020, Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua di Lapangan Babat dan Kukui, Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Jakarta.
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

Wawancara dan Internet
Supriadi, Yusup, 2020, Transkripsi Hasil Wawancara, Legal & Relation Manager PT Pertamina EP Asset 1 Field Ramba, Ramba.

www.edugouindonesia.com/web/index.php/2-ucategorised/18-implemantasi-permen-esdm-nomor-01-tahun-2008-di-pertambangan-minyak-bumi-pada-sumur-tua.html
http://anterosumsel.com/2019/09/25/pemkab-muba-keluarkan-maklumat-illegal-drilling/