PERALIHAN HAK TANAH DENGAN MENGGUNAKAN AKTA KUASA MUTLAK SEBAGAI TINDAK LANJUT PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH
Abstract
Transfer of Land Rights Using Deed of Absolute Power of Attorney as a Follow-up to the Agreement on Sale and Purchase of Land is an absolute power of attorney allowed as a follow-up to the binding agreement of sale and purchase (ppjb), where the making of a deed of binding agreement of sale and purchase (ppjb) as a preliminary agreement in the presence of a notary with the aim of providing protection for the parties so that the prospective seller does not transfer the object of sale and purchase to another party and the prospective buyer does not cancel the sale and purchase agreement to be made between the two. Of course, as a Notary, you must be careful not to let the prospective buyer be a foreign national. The absolute power of attorney received by the buyer from the seller is to be able to act alone to go through the next process, for example turning the name before the PPAT. Legal protection of Notary in the making of absolute power of attorney deed as a follow-up to the agreement of binding sale and purchase (PPJB) of land rights has been in accordance with the laws and regulations and the code of ethics of Notary. Settlement of legal disputes in the PPJB of land rights using absolute power of attorney deed as a follow-up to the agreement of binding sale and purchase (PPJB) of land rights is by deliberation and court. Dispute resolution in the deed if generally resolved in the Court in the city concerned, but if it is not too complicated, it is resolved by deliberation.
Keywords: Transfer of Rights, Deed of Absolute Power of Attorney, Sales and Purchase Agreement
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Adrian Sutedi. Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
Akta PPJB Nomor 32 pada tanggal 23 Januari 2015 serta Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 33 tanggal 23 Januari 2015 yang menurut Achmad Zunaidi selaku pihak penjual.
Della Monika. Analisis Yuridis Eksistensi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Perspektif Pendaftaran Tanah di Kecamatan Tanjungpinang Timur (Studi Penelitian Dikantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Afika Hersany) 7:1 J Selat 65–86 at 77. 2020.
Hartono Soerjopratiknjo. Perwakilan Berdasarkan Kehendak,.Yogyakarta: Seksi Notariat FH. UGM.1982.
Harun Al Rasyid. Sekilas Tentang Jual Beli Tanah. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. 1985.
Hasil Wawancara dengan Notaris Ade Irma Septriana, S.H.,M.Kn., tanggal 05 November 2023.
Hatono E.P. dan Khisni A. Peranan PPAT Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Atau Bangunan Bekas Hak Milik Adat Berkaitan Dengan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Atau Bangunan. Jurnal Akta. Vol 05 No. 01. 2018.
Herlien Budiono, “Pengikat Jual Beli Dan Kuasa Mutlak” Majalah Renvoi, edisi tahun I, No 10, Bulan Maret 2004.
Herlien Budiono. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010.
I Ketur Setiawan. Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Kuasa Mutlak Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kerap Kali Menimbulkan Masalah Dalam Praktik. National Journal of Law . Vol : 02 No : 1. 2020.
J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Tanggungan, Buku II. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti. 1998.
Mustofa. Tuntunan Pembuatan Akta-akta PPAT, Cetakan III, Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit KaryaMedia, 2014.
Nico. Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum, Center of Documentation and Studies of Business Law.Yogyakarta. 2003.
Pramono, Dedy. Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Lex Jurnalica 12, No. 3. 2015.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 2010.
ps://aa-lawoffice.com/kuasa-mutlaksebagai-pemindahan-hak-atas-tanah/, diakses pada tanggal 2 November 2023, Pukul 12.00 WIB.
R. Subekti. Hukum Pembuktian.Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
R.Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995)
Saleh Adiwinata. Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Bandung: Alumni, l980.
Seminar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris. https://law.ui.ac.id/perlunya-perlindungan-hukum-terhadap-jabatan-notaris. Diakses tanggal 13 November 2023.
Sjaifurrachman dan Habib Adjie. Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Mandar Maju, Bandung, 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v12i2.3335
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Repertorium: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan ISSN: 2086-809x | e-ISSN: 2655-8610 is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.