MODEL PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI PIDANA UANG PENGGANTI
Abstract
Abstrak: Tujuan utama pembayaran pidana uang pengganti adalah memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang wajib dibayarkan terpidana sesuai dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan . Pidana uang pengganti semestinya dibayar untuk mengembalikan kerugian negara secara utuh, tetapi eksekusi uang pengganti terbentur persoalan yuridis yang memberi ruang terpidana mengganti dengan menjalani pidana subsider. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan teknik analisis secara kualitatif. Kendala yang mempengaruhi proses pembayaran pidana uang pengganti meliputi pertama, Undang-Undang c.q Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, penegak hukum tidak segera melakukan pelacakan, pembekuan dan penyitaan uang/aset hasil tindak pidana korupsi. Ketiga, modus operandi pelaku melalui pencucian uang. Model penegakan hukum progresif mengembalikan kerugian negara adalah mengubah paradigma penegak hukum bahwa sanksi pidana yang tepat adalah sanksi yang berorientasi pada uang/aset hasil korupsi (follow the money and asset recovery) dengan melakukan pelacakan, pembekuan dan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi sejak tahap penyidikan diikuti dengan putusan kewajiban membayar uang pengganti tanpa mensubsidairkannya dengan pidana penjara sehingga tetap membebankan tanggung jawab hukum kepada terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara.
Kata Kunci : Penegakan Hukum Progresif, Pidana Uang Pengganti.
Full Text:
PDFReferences
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Anwar, Yesmil. 2008. Pembaharuan Hukum Pidana. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Chaerudin dkk. 2008. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Reflika Aditama.
Damanhuri, Didin S. 2006. Korupsi Reformasi, Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Fuady, Munir. 2004. Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih. PT Citra Aditya Bakti.
Hartono. 2010. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
HM, Zainudin. 2012. Abraham Samad. Ufuk Press.
Haryanto, Igantius dalam Arya Maheka. Tanpa Tahun. Mengenali dan Memberantas Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
Ibrahim, Johnny. 2009. Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum. ITS Press.
Mas, Marwan. 2014. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Pope, Jeremy. 2003. Strategi Memberantas Korupsi, Element Sistem Integrasi Nasional. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Ravena, Dey. 2012. Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Peegakan Hukum di Indonesia Dalam Hukum Untuk Manusia Kado (tak) Istimewa Fakultas Hukum Untuk Indonesia. Pilar Utama Mandiri.
Setiadi, Edi dan Rena Yulia. 2010. Hukum Pidana Ekonomi. Graha Ilmu.
Soekanto, Soerjono. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Suryantoro, Rifki Budi Putranto dan Anggun Malinda. 2013. Pemiskinan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum Pidana dan Hukum Progresif, dalam Mahrus Ali (Ed), Membumikan Hukum Progresif. Yogyakarta: Aswaja Presindo.
Jurnal
Ali, Mahrus. 2018. ‘Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana’. 25 Jurnal Ius Quia Iustum.
Ali, Mahrus dan Ari Wibowo. 2018. ‘Kompensasi dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana’. 33 Jurnal Yuridika.
Anshar dan Suwito. 2018. ‘Infera Petita, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang Menerobos Ketentuan Pidana Minimum’. 11 Jurnal Yudisial.
Amrullah, M Arief. 2005. ‘Korupsi, Politik dan Pilkada’. VII Jurnal Syiar Madani Ilmu Hukum.
Fahmiron. 2016. ‘Independensi dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independeni dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman’. 17 Jurnal Litigasi.
Gulio, Nimerodi dan Ade Kurniawan. 2018.‘Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana’. 47 Jurnal Masalah Hukum.
Mahmud, Ade. 2017. ‘Dinamika Pidana Uang Pengganti Akibat Tindak Pidana Korupsi’. Jurnal Hukum Mimbar Justitia.
Perdana, Putra. 2018. ‘Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi DI Indonesia’. 47 Jurnal Hukum dan Pembangunan.
Rahardjo, Satjipto. 2005. ‘Hukum yang Membebaskan, Jurnal Hukum Progresif’. 1 Jurnal Hukum Progresif.
Sahlan, Mohammad. 2016. ‘Unsur Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi’. 23 Jurnal Ius Quia Iustum.
Sapardjadja, Komariah Emong. 2005. ‘Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sejarah Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’. 3 Jurnal Ilmu Hukum.
Sinaga, Christin Juliana. 2017. ‘Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai subsider Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi’. 11 Jurnal Wawasan Yuridika.
Syamsudin, M. 2008. ‘Kecenderungan Paradigma Berfikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi’. 15 Jurnal Media Hukum.
Yoserwan, 2017. ‘Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Hukum Pidana Ekonomi’. 1 Jurnal Nagari Law Review.
Yusuf, Hambali dan Saifullah Basri. 2018. ‘Model Penyelesaian Alternatif Perkara Pidana Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia’. 26 Jurnal Legality.
A.Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 TAHUN 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
DOI: http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v1i2.475
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (LexL), P-ISSN: 2714-6723 dan e-ISSN: 2657-0343 disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.
